PROBOLINGGO, BeritaHarianIndonesia.com – Penerapan lima hari kerja bagi guru jenjang TK, SD, dan SMP menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam audiensi Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Probolinggo dengan Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, di Kantor Wali Kota, Jumat (9/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, PGRI menyampaikan 17 butir aspirasi yang berkaitan dengan kepentingan anggota dan upaya peningkatan mutu pendidikan di Kota Probolinggo. Sejumlah aspirasi di antaranya telah diakomodasi oleh pemerintah daerah, sedangkan usulan lainnya masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Setyorini, menerima jajaran pengurus organisasi profesi guru tersebut.
Salah satu usulan yang mendapat perhatian adalah perubahan skema hari kerja guru menjadi lima hari dalam sepekan. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Setyorini menegaskan perlunya mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, serta solusi yang tepat sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
“Dengan skema lima hari kerja ini, kita identifikasi kelebihan-kelebihannya apa dan kekurangannya apa, kita cari solusinya, insya Allah nanti bisa diterapkan,” terang Setyorini.
Sementara itu, Wali Kota Aminuddin menilai usulan tersebut perlu dikaji secara komprehensif dengan melibatkan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi dan keahlian relevan. Kajian akademis diharapkan menjadi dasar pertimbangan agar kebijakan yang nantinya diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan pendidikan di daerah.
Selain membahas aspirasi anggota, pertemuan itu juga menjadi kesempatan bagi pemerintah kota untuk menyampaikan arah pengembangan pendidikan di masa mendatang, khususnya dalam peningkatan kualitas guru dan pemanfaatan teknologi digital.
Wali Kota mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Universitas Negeri Malang (UM) dan sebelumnya membahas sejumlah rencana bersama Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Pembahasan tersebut diarahkan pada penyusunan desain pengembangan pendidikan hingga 2028.
Menurut Aminuddin, berbagai aspek pendidikan perlu memiliki indikator yang jelas dan terukur, mulai dari kesejahteraan guru, peningkatan kualitas tenaga pendidik, hingga hasil yang ingin dicapai dari proses pembelajaran.
“Tadi saya sudah mengkonsep dengan UM. Kemarin kita bicara sama UNESA sampai 2028, apakah itu kesejahteraan guru, apakah itu kualitas guru, apa outcome nanti yang diharapkan, apa yang mesti diukur, jadi semua terukur,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan rencana pengembangan konektivitas digital di lingkungan sekolah. Keterhubungan sekolah jenjang SD dan SMP melalui jaringan fiber optik diharapkan mendukung sistem pembelajaran digital yang lebih terintegrasi.
“Nanti ada koneksitas antara SD, SMP sudah terhubung melalui fiber optik, jadi sistem pembelajaran nanti sudah digital,” jelas Aminuddin.
Di hadapan jajaran PGRI, Wali Kota juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan organisasi dan membangun komunikasi yang terbuka dengan pemerintah daerah, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi guru perlu disampaikan melalui komunikasi yang baik agar dapat dicarikan jalan keluar bersama. PGRI diharapkan tetap menjadi wadah perjuangan aspirasi anggota sekaligus mitra pemerintah dalam memajukan pendidikan.
“Asal kita kompak, siapa saja jangan terhambat komunikasi, apa pun sampaikan, menyampaikan aspirasi, silakan,” pesan Aminuddin.
Selain membahas aspirasi anggota, PGRI Kota Probolinggo turut memaparkan sejumlah agenda organisasi yang akan segera dilaksanakan.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Pakar PGRI Kota Probolinggo, Suryono, menyampaikan bahwa Ketua PGRI Kota Probolinggo, Agus Lithanta, berhalangan hadir karena menjalankan tugas dinas ke luar kota.
Suryono menjelaskan, salah satu agenda terdekat adalah Konferensi Kerja PGRI Kota Probolinggo yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dari mekanisme organisasi untuk membahas program kerja, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, serta menyusun strategi pengembangan organisasi ke depan.
Pihaknya juga berharap Wali Kota Probolinggo dapat menghadiri kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap organisasi profesi guru.
“Dalam waktu dekat, yang pertama kami akan mengadakan Konferensi Kerja tingkat PGRI Kota Probolinggo tanggal 17 Oktober. Kami berharap Bapak Wali Kota bisa hadir,” terang Suryono.
Agenda berikutnya adalah rencana pelaksanaan program unggulan Pengurus Besar PGRI bertajuk PGRI Power.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi, khususnya pemrograman atau coding serta kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam pembelajaran.
Program tersebut memiliki target nasional agar satu juta guru mampu menguasai keterampilan coding dan AI. Sasaran pengembangan kompetensi digital ini mencakup guru TK hingga jenjang pendidikan di atasnya.
“Program yang kedua, program unggulan PB PGRI yaitu PGRI Power, yakni mampu menggunakan AI dalam pembelajaran, baik guru TK maupun jenjang pendidikan di atasnya,” jelas Suryono.
Melalui program tersebut, PGRI berharap para guru semakin siap menghadapi perubahan teknologi dan mampu mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam proses pembelajaran secara tepat guna.
Bagi PGRI Kota Probolinggo, penguatan kompetensi digital menjadi bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme guru sekaligus mendukung transformasi pendidikan yang tengah dikembangkan pemerintah daerah.
Audiensi ini pun menjadi ruang komunikasi antara PGRI dan Pemerintah Kota Probolinggo untuk menyelaraskan aspirasi tenaga pendidik dengan arah kebijakan pendidikan daerah. Dengan komunikasi yang terbuka, kajian yang matang, serta peningkatan kompetensi guru, berbagai tantangan pendidikan diharapkan dapat diatasi melalui kerja sama seluruh pihak.
(Poer)
