Probolinggo, BeritaHarianIndonesia.com — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KPK Nusantara Probolinggo Raya, Hodik, menyampaikan hasil temuan investigasi lapangan yang krusial terkait pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah yang di duga asal – asalan. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada Selasa (27/10/2026), tim investigasi mendapati sejumlah dugaan kejanggalan dan ketidaksesuaian spesifikasi pada pengerjaan proyek fisik TPT/ plengsengan, Rabat juga aspalnya di jalan condong Segaran wilayah Kabupaten Probolinggo.
Hodik menjelaskan, kerusakan dini tampak jelas pada proyek pelebaran jalan di mana bagian Top Road (TR) atau permukaan jalan sudah mulai mengelupas, retak-retak, serta pecah-pecah. Tidak hanya itu, kondisi serupa juga ditemukan pada bangunan penahan tanah (TPT) atau plengsengan di pinggir jalan kawasan Desa, plengsengan yang banyak mengalami keretakan dan kehancuran pada struktur bangunannya.
“Anggota KPK Nusantara DPC Kabupaten/Kota Probolinggo turun langsung melakukan investigasi di lapangan. Di sana kami menemukan dugaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Terutama pada jalan pelebaran yang lapisan atasnya sudah pada mengelupas, retak, dan pecah-pecah,” ujar Hodik saat memberikan keterangan resmi.
Selain masalah permukaan jalan dan aspalnya juga tembok penahan tanah (TPT), pihak KPK Nusantara juga menyoroti kualitas pemadatan pada proyek rehabilitasi jalan tersebut.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, kondisi jalan yang baru saja direhabilitasi sudah mulai bergelombang, yang mengindikasikan bahwa proses pemadatan tanah atau fondasi kurang maksimal.
Mengingat nilai anggaran proyek infrastruktur tersebut tergolong sangat besar, yakni mencapai angka kurang lebih Rp15 miliar lebih, Hodik mendesak agar instansi terkait bersama aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan audit mendalam.
“Kami menemukan banyak anggaran yang terserap, tetapi kualitasnya dipertanyakan. Berkaitan dengan pemadatan, kami duga kurang maksimal karena banyak jalan rehabilitasi yang sekarang sudah bergelombang. Oleh karena itu, harapan dari kami KPK Nusantara agar proyek ini dievaluasi dan diaudit secara rinci,” tegasnya.
Pihaknya berharap kepada aparat penegak hukum (APH) baik pihak Kepolisian maupun Kejaksaan serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dinas terkait, agar memberikan atensi khusus terhadap temuan proyek yang asal jadi ini.
Sebagai upaya memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, tim BHI (BeritaHarianIndonesia.com) telah melakukan konfirmasi kepada Hengky, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Probolinggo, melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini disusun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi tersebut.
Tim investigasi KPK Nusantara menilai bahwa pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh diperlukan untuk memastikan pelaksanaan proyek yang dibiayai dari keuangan negara berjalan sesuai ketentuan. Langkah tegas dari pihak berwenang perlu dilakukan apabila ditemukan indikasi pelanggaran, guna mencegah potensi penyimpangan serta memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Dan Langkah tegas diperlukan agar tidak ada kesan pembiaran terhadap potensi penyimpangan atau dugaan korupsi dalam pengerjaan proyek yang dibiayai dari uang negara atau uang rakyat tersebut agar proyek ini di sidak sama” oleh semua penegak hukum. (Tim Investigasi BHI Mahfud )
