PROBOLINGGO, BeritaHarianIndonesia.com — Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp4.267.460.821 untuk rekonstruksi Jalan Pajarakan–Condong (R.163) mendadak diselimuti kecurigaan publik. Kerusakan dini pada struktur beton cor tepi jalan serta dugaan tipisnya lapisan aspal hotmix memicu desakan agar hasil kerja kontraktor pelaksana, PT Puncak Jaya Konstruksi, segera diaudit secara independen.
Sorotan tajam mengarah langsung pada jajaran pelaksana dan pengawas kegiatan. PT Puncak Jaya Konstruksi selaku pemenang tender disinyalir bekerja tidak sesuai kualifikasi teknis yang disyaratkan dalam dokumen kontrak. Di saat yang sama, peran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Probolinggo, Hengki Cahyo Saputra, selaku pejabat penanggung jawab anggaran turut dipertanyakan akibat minimnya transparansi dan lemahnya pengawasan lapangan.
Ketua LSM KPK Nusantara Probolinggo Raya, Hodik, menegaskan bahwa indikasi penyimpangan mutu fisik tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja. Berdasarkan investigasi dan pantauan visual di lokasi pengerjaan, ketebalan hotmix dinilai jauh dari standar ideal untuk jalan kelas kabupaten, sementara bagian cor semen tepi jalan sudah memperlihatkan retak dan pecah-pecah padahal masa pengerjaan baru saja berakhir pada 6 Oktober 2026.
“Anggaran ini bernilai fantastis, mencapai Rp4,2 miliar lebih dari pajak yang dibayarkan rakyat. Kami mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Inspektorat untuk segera turun tangan melakukan core drill atau uji petik laboratorium terhadap ketebalan aspal dan mutu beton. Jangan sampai anggaran dicairkan 100 persen kepada PT Puncak Jaya Konstruksi jika kualitasnya buruk,” ujar Hodik tegas.
Hodik menambahkan, Kepala Dinas PUPR Hengki Cahyo Saputra bertanggung jawab penuh atas pencairan alokasi dana dan penerimaan hasil pekerjaan tersebut. Jika temuan keretakan dan tipisnya aspal ini diloloskan begitu saja tanpa evaluasi, maka patut diduga ada pembiaran terhadap penurunan kualitas infrastruktur daerah.
Guna memenuhi asas keberimbangan berita (cover both sides) dan transparansi publik, jurnalis media ini telah melayangkan konfirmasi tertulis kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo, Hengki Cahyo Saputra, melalui pesan WhatsApp pada Selasa (13/10/2026).
Jurnalis mengajukan sejumlah poin krusial untuk mengklarifikasi apakah ketebalan hotmix dan mutu beton cor hasil pengerjaan PT Puncak Jaya Konstruksi sudah dinyatakan lulus uji laboratorium teknis. Selain itu, dipertanyakan pula bagaimana bentuk pengawasan lapangan yang dijalankan tim teknis Dinas PUPR selama proyek berlangsung, serta apakah pihak dinas akan menahan proses pencairan pembayaran atau menginstruksikan perbaikan ulang kepada pihak kontraktor.
Namun, Hengki Cahyo Saputra tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Meski pesan konfirmasi terpantau telah terkirim dan dibaca, hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo tersebut tetap memilih bungkam dan belum memberikan jawaban maupun tanggapan resmi mengenai langkah audit teknis terhadap proyek senilai Rp4,2 miliar tersebut. (Mahfud Rosyi)
