PROBOLINGGO, BeritaHarianIndonesia.com — Menanggapi dinamika komunikasi publik di ruang siber, Kang Nisun Kepala BSA Kraksaan mengingatkan bahwa tindakan dan pernyataan ASN di media sosial sangat mudah tersebar luas. Karena itu, setiap aparatur dituntut menjunjung tinggi etika pelayanan publik dan tidak bersikap indisipliner saat menjalankan tugas negara.
Kepala Badan Siber Ansor (BSA) Kraksaan, S. Adi Wardhana, atau yang akrab disapa Kang Nisun, memberikan perhatian serius terhadap pentingnya etika bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menggunakan media sosial. Perilaku para aparatur di ruang digital dinilai bukan sekadar persoalan privat, melainkan membawa dampak langsung terhadap persepsi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Sorotan tersebut mengemuka setelah beredarnya video viral di media sosial yang melibatkan dua anggota Satpol PP Kabupaten Probolinggo berinisial JA dan MU. Keduanya kedapatan diduga mengeluhkan tugas pengamanan saat mengawal aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi LEGAM di depan gedung DPRD Kabupaten Probolinggo pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Kang Nisun menegaskan bahwa etika komunikasi digital harus dipandang sebagai bagian integral dari profesionalisme seorang aparatur negara. Menurutnya, ASN mengemban tanggung jawab moral sebagai representasi pelayanan publik yang sikap, tutur kata, serta aktivitasnya di ruang siber senantiasa menjadi perhatian masyarakat.
“ASN merupakan bagian dari wajah pelayanan pemerintah. Karena itu, perilaku di ruang digital perlu mencerminkan profesionalisme dan penghormatan terhadap masyarakat,” ujar Kang Nisun, Minggu (25/10/2026).
Ia menambahkan, kemajuan teknologi dan pesatnya arus informasi di media sosial membuat setiap tindakan maupun pernyataan aparatur sangat mudah diakses dan tersebar luas dalam waktu singkat. Oleh karena itu, kecakapan dalam menggunakan gawai dan platform digital wajib diimbangi dengan kesadaran etis yang matang, agar komunikasi yang terbangun tidak mencederai marwah institusi.
Menanggapi fenomena tersebut, Kang Nisun mendorong perlunya langkah nyata berupa penguatan literasi digital di lingkungan birokrasi pemerintahan secara berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan terhadap pegawai tidak cukup hanya sebatas memberikan peringatan agar berhati-hati dalam bermedia sosial.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembinaan aparatur harus diarahkan untuk menumbuhkan pemahaman mendalam mengenai esensi tanggung jawab pelayanan publik serta bagaimana merespons kritik maupun situasi di lapangan secara bijaksana.
“Tetapi juga perlu menumbuhkan pemahaman tentang tanggung jawab pelayanan dan cara merespons kritik secara bijaksana,” kata Kang Nisun memungkasi. (Tim BHI)
