Probolinggo, BeritaHarianIndonesia.com — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KPK Nusantara Probolinggo Raya, Hodik, menyampaikan hasil temuan investigasi lapangan yang krusial terkait pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada Selasa (27/10/2026), tim investigasi mendapati sejumlah dugaan kejanggalan dan ketidaksesuaian spesifikasi pada pengerjaan proyek fisik di wilayah Kabupaten Probolinggo.
Hodik menjelaskan, kerusakan dini tampak jelas pada proyek pelebaran jalan di mana bagian Top Road (TR) atau permukaan jalan sudah mulai mengelupas, retak-retak, serta pecah. Tidak hanya itu, kondisi serupa juga ditemukan pada bangunan penahan tanah (TPT) atau plengsengan di pinggir jalan kawasan Desa Krengsengan yang banyak mengalami keretakan dan kehancuran pada struktur bangunannya.
“Anggota KPK Nusantara DPC Kabupaten/Kota Probolinggo turun langsung melakukan investigasi di lapangan. Di sana kami menemukan dugaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Terutama pada jalan pelebaran yang lapisan atasnya sudah pada mengelupas, retak, dan pecah-pecah,” ujar Hodik saat memberikan keterangan resmi.
Selain masalah permukaan jalan dan tembok penahan tanah, pihak KPK Nusantara juga menyoroti kualitas pemadatan pada proyek rehabilitasi jalan tersebut. Berdasarkan penelusuran di lapangan, kondisi jalan yang baru saja direhabilitasi sudah mulai bergelombang, yang mengindikasikan bahwa proses pemadatan tanah atau fondasi kurang maksimal.
Mengingat nilai anggaran proyek infrastruktur tersebut tergolong sangat besar, yakni mencapai angka kurang lebih Rp15 miliar lebih, Hodik mendesak agar instansi terkait bersama aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan audit mendalam.
“Kami menemukan banyak anggaran yang terserap, tetapi kualitasnya dipertanyakan. Berkaitan dengan pemadatan, kami duga kurang maksimal karena banyak jalan rehabilitasi yang sekarang sudah bergelombang. Oleh karena itu, harapan dari KPK Nusantara agar proyek ini dievaluasi dan diaudit secara rinci,” tegasnya.
Pihaknya KPK Nusantara berharap kepada aparat penegak hukum (APH) baik pihak Kepolisian maupun Kejaksaan serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dinas terkait, agar memberikan atensi khusus terhadap temuan ini. Langkah tegas diperlukan agar tidak ada kesan pembiaran terhadap potensi penyimpangan atau dugaan korupsi dalam pengerjaan proyek yang dibiayai dari uang rakyat tersebut.
Sebagai upaya memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, tim BHI (BeritaHarianIndonesia.com) telah melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Probolinggo, Hengky Cahyo Saputra, menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut masih dalam tahap pelaksanaan dan belum diserahterimakan kepada dinas untuk proses pembayaran.
Ia menyampaikan bahwa sebelum pembayaran dilakukan, tim komisi teknis PUPR akan melaksanakan pemeriksaan teknis. Pemeriksaan tersebut, menurut Hengky, juga harus dilengkapi dengan hasil uji laboratorium independen untuk menilai kesesuaian spesifikasi teknis, termasuk kualitas dan ketebalan aspal serta spesifikasi teknis bangunan tembok penahan tanah (TPT).
Hengky menegaskan, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pekerjaan telah memenuhi persyaratan teknis, proses pembayaran akan dilanjutkan. Sebaliknya, apabila pekerjaan tidak memenuhi persyaratan teknis, pembayaran tidak akan dilakukan.
Pernyataan tersebut disampaikan Hengky melalui pesan WhatsApp saat menanggapi konfirmasi mengenai kondisi pekerjaan. Hasil pemeriksaan teknis dan uji laboratorium independen nantinya diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi yang dipersyaratkan. (Tim Investigasi BHI), Mafud
