Probolinggo_Berita harian Indonesia(BHI)
19 Juni 2024 – Proyek pekerjaan pemeliharaan saluran primer di Desa Klenang Kidul, Liprak Kidul, Tarokan Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, telah memicu pertanyaan dan kebingungan di kalangan masyarakat setempat. Meskipun terpampang papan informasi yang mencantumkan nama instansi pelaksana, namun detail krusial terkait anggaran, nama kontraktor pelaksana, dan estimasi waktu pengerjaan proyek justru tidak tercantum, menyisakan misteri yang belum terpecahkan.
Papan proyek yang terpasang jelas menyebutkan “Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Sumber Daya Air, UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Brantas di Pasuruan”. Namun, informasi mengenai besaran dana proyek tidak tertera, hanya dicantumkan “Sumber Dana: APBD” dan “Tahun Anggaran: 2025”. Ketiadaan angka yang jelas mengenai anggaran menimbulkan spekulasi di masyarakat tentang transparansi pengelolaan dana publik. “Kita kan berhak tahu berapa duit yang dipakai untuk bangun ini. Jangan sampai ada yang tidak transparan,” ujar seorang warga Desa Klenang Kidul.
Selain itu, nama perusahaan atau kontraktor pelaksana proyek juga tidak disebutkan. Hal ini menyulitkan masyarakat untuk mengetahui siapa pihak yang bertanggung jawab langsung atas kualitas pekerjaan dan prosedur di lapangan. “Kalau ada masalah di kemudian hari, kita harus menghubungi siapa? Tidak ada nama kontraktornya di papan itu,” keluh warga lainnya.
Yang paling membuat masyarakat bertanya-tanya adalah tidak adanya informasi mengenai estimasi waktu pengerjaan proyek. Warga tidak memiliki gambaran kapan perbaikan saluran primer ini akan selesai. Hal ini berpotensi mengganggu aktivitas warga sekitar, terutama jika proyek berlangsung dalam jangka waktu yang lama tanpa kejelasan. “Kita tidak tahu sampai kapan pekerjaan ini akan mengganggu akses atau aktivitas pertanian. Harusnya ada estimasi waktu selesainya,” tambah seorang petani setempat.
Proyek ini, yang berfokus pada pekerjaan “pemeliharaan saluran primer B.PK. 6-10”, sejatinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk kelancaran irigasi pertanian. Namun, minimnya informasi transparan mengenai detail proyek telah menimbulkan kegelisahan dan desakan agar pihak terkait segera memberikan penjelasan yang lebih lengkap kepada publik. Masyarakat berharap pemerintah dapat meningkatkan transparansi dalam setiap proyek pembangunan demi terciptanya akuntabilitas dan kepercayaan.
SYAIYADI
