PROBOLINGGO, BeritaHarianIndonesia.com — Menilai penanganan perkara berjalan lambat, pimpinan KPK Nusantara mendatangi Kejari Kabupaten Probolinggo guna mempertanyakan status sejumlah laporan dugaan pelanggaran hukum. Kedatangan ini difokuskan khusus untuk mengevaluasi laporan terkait desa dan sektor tambak yang selama ini ditunggu kejelasannya oleh publik.
Ketua KPK Nusantara, Hodik, menyatakan bahwa kunjungannya ke Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo bertujuan untuk bersilaturahim sekaligus menanyakan beberapa laporan lembaganya yang diduga mandek di tempat. Berkas-berkas laporan, baik terkait desa maupun sektor tambak, sebelumnya telah diserahkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dumas) dan diterima langsung oleh pejabat berwenang.
“Yang pertama, saya ke sini silaturahim. Dan yang kedua, saya menanyakan beberapa laporan kami yang selama ini kami duga itu jalan di tempat. Karena ada beberapa berkas, baik itu laporan desa maupun laporan tambak, tapi khususnya saya ke sini kan tambak,” ujar Hodik Selasa (3/11/2026) ditemui di Kejari Kabupaten Probolinggo.
Namun, Hodik menyayangkan sikap aparat penegak hukum (APH) setempat yang sulit dihubungi saat dimintai perkembangan kasus. Ia menyebutkan bahwa semenjak berkas diserahkan pada 29 Mei 2026, upaya konfirmasi melalui sambungan telepon maupun pesan singkat kepada pihak terkait di kejaksaan seringkali tidak pernah mendapatkan respons. Padahal, sebagai pelayan publik dan aparat penegak hukum, pihak kejaksaan seharusnya lebih responsif terhadap keluh kesah dan laporan masyarakat.
“Sampai saat ini, setiap saya telepon dan setiap saya telepon, chat, tidak pernah membalas. Padahal dia itu sebagai pelayan publik, sebagai APH, aparat penegak hukum yang di kejaksaan,” keluhnya.
Sebagai fungsi kontrol sosial, KPK Nusantara menilai masyarakat Kabupaten Probolinggo sangat membantu tugas negara dan kejaksaan dalam mengawasi penegakan hukum. Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada pimpinan tinggi di Kejari maupun Kejati dan Kejagung agar memberikan perhatian lebih kepada jajaran di bawahnya. Hodik mendesak agar setiap pengaduan maupun keresahan dari masyarakat di NKRI, khususnya di Probolinggo, dapat disikapi dengan kepedulian dan respons yang positif.
“Makanya harapan kami, kepada kejaksaan tinggi, kejati maupun kejagung, agar supaya anggota-anggota yang di bawahnya apabila ada pengaduan atau pelaporan atau keluh kesah dari masyarakat… harus mempedulikan, istilahnya harus bersama rakyat, paling enggak merespons yang positif terhadap masyarakat,” pungkasnya. (Mahfud Rosyi)
