PROBOLINGGO, BeritaHarianIndonesia.com – Dana Desa Malasan Wetan, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, menjadi sorotan setelah muncul dugaan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi sejumlah program. Sorotan tersebut mencakup program ketahanan pangan berupa pengadaan kambing, pembangunan lampu penerangan jalan, anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sekitar Rp40 juta, hingga kegiatan Posyandu.
Informasi tersebut disampaikan seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Dalam pemberitaan ini, narasumber disebut Sarmin (bukan nama sebenarnya).
Sarmin menyebut sejumlah program tersebut perlu mendapat penjelasan dari Pemerintah Desa Malasan Wetan karena berdasarkan informasi yang diperolehnya, terdapat perbedaan antara program yang direncanakan dan kondisi yang menurutnya terlihat di lapangan.
Salah satu yang disoroti adalah program ketahanan pangan berupa pengadaan kambing.
Sarmin mengaku telah melakukan penelusuran untuk mengetahui keberadaan kambing yang disebut sebagai bagian dari program tersebut. Namun, ia mengaku tidak menemukan kambing yang dimaksud.
“Kambingnya tidak ada sama sekali,” ujar Sarmin, Rabu (26/8/2026).
Sorotan berikutnya berkaitan dengan pembangunan lampu penerangan jalan di wilayah Timur Daya atau yang biasa disebut warga setempat Temur Dejeh.
Menurut informasi yang diterimanya, pembangunan tersebut diperuntukkan bagi sekitar 40 tiang lampu. Namun, Sarmin menyebut hanya sekitar 20 tiang yang terlihat terpasang di lapangan.
“Anggarannya untuk 40 tiang, tetapi yang dibangun hanya 20 tiang,” katanya.
Perbedaan jumlah tersebut menjadi salah satu poin yang memerlukan klarifikasi. Pemerintah desa perlu menjelaskan jumlah pekerjaan yang direncanakan, lokasi pemasangan, spesifikasi pekerjaan, serta nilai anggaran yang telah direalisasikan.
Selain pembangunan lampu, Sarmin juga mempertanyakan anggaran BUMDes sekitar Rp40 juta.
Ia berharap pemerintah desa dapat memberikan penjelasan mengenai penggunaan anggaran tersebut, termasuk program yang dijalankan, bentuk kegiatan, penerima manfaat, serta pertanggungjawaban keuangannya.
“Yang penting masyarakat tahu uangnya digunakan untuk apa dan bagaimana realisasinya,” kata Sarmin.
Realisasi Posyandu Dipertanyakan
Program lain yang turut disoroti adalah kegiatan Posyandu.
Sarmin menyebut terdapat anggaran untuk kegiatan Posyandu selama enam bulan. Namun, berdasarkan informasi yang diperolehnya, ia mengaku hanya melihat realisasi kegiatan selama sekitar dua bulan.
Sementara itu, empat bulan lainnya disebut tidak terlihat realisasinya atau dalam istilah yang digunakan narasumber, katonon alias kosong.
“Yang enam bulan itu, yang terlihat hanya dua bulan. Empat bulannya kosong,” ungkapnya.
Kepala Desa Malasan Wetan hingga berita ini ditayangkan belum memberikan tanggapan mengenai dugaan ketidaksesuaian realisasi sejumlah program tersebut. (Tim)
Bersambung!
