Probolinggo, BeritaHarianIndonesia.com – Polemik pemadaman listrik di wilayah Kraksaan memasuki babak baru. Laskar Jogo Probolinggo dan MADAS Madura Asli Sedarah mengancam menggugat PLN melalui mekanisme class action apabila dalam tujuh hari ke depan tidak ada perbaikan layanan maupun penjelasan terbuka terkait pemadaman yang dinilai merugikan masyarakat.
Ancaman tersebut muncul setelah kebakaran yang menghanguskan dua rumah warga di Dusun Karanglo, Desa Asembagus, Kecamatan Kraksaan, pada Jumat (19/6/2026) malam. Peristiwa itu menjadi perhatian publik karena terjadi saat wilayah setempat sedang mengalami pemadaman listrik.
Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 19.40 WIB tersebut melalap rumah milik Sadi dan Muhamad dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp100 juta. Berdasarkan keterangan korban, api pertama kali terlihat muncul dari rumah Muhamad yang saat itu dalam keadaan kosong.
“Kondisinya sedang mati lampu (listrik padam). Api tiba-tiba muncul dan membesar dari rumah Pak Muhamad yang posisinya memang berimpitan langsung dengan rumah saya,” ujar Sadi.
Saat kejadian, Muhamad diketahui sedang bekerja di Surabaya, sementara istrinya berada di pasar. Tidak adanya penghuni di dalam rumah membuat kobaran api terlambat diketahui hingga akhirnya membesar dan merembet ke rumah di sebelahnya.
Peristiwa tersebut kemudian memicu berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait kualitas layanan distribusi listrik di wilayah Kraksaan. Sejumlah warga mengaku resah dengan frekuensi pemadaman yang belakangan dinilai semakin sering terjadi dan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, usaha kecil, hingga kegiatan rumah tangga sehari-hari.
Sorotan publik semakin menguat karena Kabupaten Probolinggo berada tidak jauh dari kawasan PLTU Paiton, salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia yang selama ini dikenal sebagai tulang punggung pasokan energi untuk sistem kelistrikan Jawa-Bali.
Merespons keluhan yang terus berkembang di tengah masyarakat, Ketua Laskar Jogo Probolinggo, Habib Mustofa, mendatangi kantor PLN ULP Kraksaan untuk meminta klarifikasi terkait pemadaman listrik yang menurutnya telah berlangsung berulang kali tanpa penjelasan yang memadai kepada pelanggan.
Menurut Habib, dampak pemadaman tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga pelaku UMKM yang menggantungkan aktivitas usahanya pada pasokan listrik yang stabil.
“Hari ini kami datang ke PLN Kraksaan untuk mengklarifikasi terkait adanya pemadaman bergilir yang cukup meresahkan. Pemadaman ini betul-betul sudah merugikan masyarakat kecil, terutama pelaku UMKM. Sampai hari ini PLN belum menjelaskan secara jujur kepada publik penyebab adanya pemadaman tersebut,” kata Habib Mustofa.
Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian dari pelayanan publik yang wajib diberikan kepada pelanggan, terlebih ketika gangguan layanan terjadi secara berulang.
“Saya berharap mulai hari ini PLN jujur kepada masyarakat. Jangan membohongi masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat saat ini sudah cukup sulit, jangan sampai pelayanan yang tidak profesional justru menambah beban mereka,” ujarnya.
Habib menambahkan, apabila dalam waktu tujuh hari ke depan tidak ada perubahan pelayanan maupun penjelasan resmi kepada masyarakat, pihaknya siap menempuh jalur hukum.
“Jika dalam waktu tujuh hari PLN masih belum memperbaiki kinerjanya, kami tidak segan-segan melakukan upaya hukum melalui gugatan class action untuk menuntut kerugian masyarakat sebagai pelanggan. Selain itu, kami juga siap mengawal aspirasi masyarakat melalui aksi penyampaian pendapat di muka umum,” tegasnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait kebakaran di Desa Asembagus maupun kemungkinan adanya kompensasi kepada korban, Pelaksana Harian (PLH) Manajer PLN ULP Kraksaan, Yudi Prasetyo, mengaku belum menerima laporan lengkap mengenai kejadian tersebut.
“Izin memperkenalkan diri, nama saya Yudi Prasetyo. Kebetulan di sini saya juga hari pertama sebagai PLH sementara Bapak Hans, Manajer ULP Kraksaan yang sedang melaksanakan cuti satu minggu ini,” ujar Yudi.
Ketika ditanya mengenai tindak lanjut PLN terhadap kebakaran yang terjadi saat pemadaman listrik berlangsung, Yudi menyatakan masih akan berkoordinasi dengan pimpinan definitif sebelum memberikan keterangan lebih lanjut.
“Terkait kebakaran yang di Asembagus itu, untuk saat ini masih belum ada tindak lanjut. Saya saja baru dengar tadi, Mas. Nanti kami sampaikan ke Pak Hans khususnya, ya. Saya mau bicara sama Pak Hans dulu, soalnya saya baru 10 jam di sini,” katanya.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPC MADAS Sedarah, Rudi, meminta PLN Kraksaan menunjukkan keseriusan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai pelanggan yang selama ini memenuhi kewajibannya membayar tagihan listrik.
“Saya berharap keseriusannya kepada pihak PLN Kraksaan untuk bekerja secara profesional, karena pemadaman listrik tanpa kompensasi adalah bentuk yang merugikan masyarakat, khususnya para pelaku UMKM. Tolong prioritaskan rakyat kecil yang sangat bergantung pada listrik untuk menjalankan aktivitas dan usahanya,” tegas Rudi. (Tim BHI)
