Probolinggo, BeritaHarianIndonesia.com – Seorang warga Dusun Bangsal RT 5, Desa Pesawahan, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, mengaku kecewa terhadap pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Ranugedang. Kekecewaan itu muncul setelah anaknya yang masih balita diduga tidak mendapatkan penanganan medis saat dibawa ke fasilitas tersebut pada juma’at malam (17/4/2026).
Sudi, orang tua dari balita perempuan berinisial AR (4), menjelaskan bahwa ia membawa anaknya ke fasilitas kesehatan terdekat sekitar kurang lebih pukul 00.00 WIB dalam kondisi lemas akibat muntah dan diare (muntaber), yang membutuhkan penanganan segera.
“Anak saya sakit muntaber, kondisinya sudah lemas. Saya langsung ke puskesmas terdekat,” ujar Sudi saat diwawancarai pada Sabtu (18/4/2026) di Puskesmas Maron.
Namun, setibanya di Unit Gawat Darurat (UGD) UPT Puskesmas Ranugedang yang berada di wilayah Pesawahan, Sudi mengaku tidak mendapatkan tindakan medis sebagaimana yang diharapkan dalam situasi darurat.
Menurut pengakuannya, seorang lelaki petugas medis yang berjaga saat itu justru menyarankan agar ia membawa anaknya ke fasilitas kesehatan lain, seperti Puskesmas Maron atau Puskesmas condong, dengan alasan keterbatasan sarana.
“Saya disuruh langsung ke Maron atau ke condong kecamatan Gading. Katanya tidak ada obat dan infus,” jelasnya.
Sudi menyebutkan bahwa anaknya tidak sempat mendapatkan tindakan medis awal di lokasi tersebut. Dalam kondisi darurat, ia terpaksa melanjutkan perjalanan menuju fasilitas kesehatan lain demi mendapatkan penanganan.
“Tidak ada perawatan sama sekali. Anak saya masih lemas dan tidak berdaya, tapi saya langsung disuruh pindah,” ungkapnya.
Kondisi ini dinilai menyulitkan, terutama karena pasien adalah balita yang memerlukan respons cepat dan penanganan segera. Jarak dan waktu tempuh ke fasilitas lain berpotensi memperburuk kondisi pasien.
Sudi mengaku sangat kecewa atas pelayanan yang diterima terhadap puskesmas pesawahan tersebut, terlebih karena puskesmas tersebut merupakan fasilitas kesehatan terdekat dari tempat tinggalnya yang seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan dasar.
“Dalam hati saya kecewa. Untuk apa ada puskesmas terdekat kalau akhirnya tetap disuruh ke tempat lain,” katanya.
Ia berharap ke depan pelayanan kesehatan, khususnya di tingkat puskesmas, dapat ditingkatkan, baik dari sisi kesiapan fasilitas maupun respons tenaga medis dalam menangani kasus darurat.
“Harapan saya ke depan kinerjanya lebih baik lagi. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang ke pasien lain,” tambahnya.
Menanggapi kejadian tersebut, Hodik, aktivis dari KPK Nusantara, menilai bahwa dugaan penolakan pasien oleh fasilitas kesehatan merupakan isu serius yang perlu mendapat perhatian dan evaluasi menyeluruh dari pihak berwenang.
“Jika benar terjadi penolakan dengan alasan keterbatasan fasilitas, ini harus dievaluasi. Pelayanan kesehatan tidak boleh mengabaikan pasien, apalagi dalam kondisi darurat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap standar pelayanan di fasilitas kesehatan agar tetap berjalan sesuai dengan regulasi dan prinsip pelayanan publik yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, pihak UPT Puskesmas Ranugedang belum memberikan keterangan resmi terkait kejadian tersebut. (Tim BHI)
