Probolinggo, BeritaHarianIndonesia.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Probolinggo kembali menjadi sorotan publik setelah muncul keluhan wali murid terkait kualitas makanan yang dibagikan kepada siswa. Sorotan ini secara langsung mengarah pada lemahnya pengawasan Satgas MBG Kabupaten Probolinggo yang diketuai Sekretaris Daerah, Ugas Irwanto.
Keluhan tersebut disampaikan oleh Nujum, warga Desa Sindetanyar, Kecamatan Besuk, yang merupakan wali dari Nadia Ramdani Aziziyah, siswi kelas 6 SDN Sumurdalam. Ia mengaku menemukan salah satu buah jeruk dalam paket MBG yang dibawa pulang anaknya pada Kamis (5/3/2026) dalam kondisi busuk.
Menurutnya, paket makanan yang diterima anaknya berisi tiga buah jeruk kecil berwarna oranye. Namun saat diperiksa di rumah, satu di antaranya sudah tidak layak konsumsi.
“Anak saya membawa paket MBG yang berisi tiga jeruk kecil. Tapi setelah diperiksa, salah satunya ternyata sudah busuk. Kalau ini disebut makanan bergizi, tentu harus dipastikan kualitasnya layak,” ujar Nujum.
Ia berharap kejadian tersebut tidak dianggap sepele karena program MBG merupakan program nasional yang seharusnya menjamin kualitas makanan bagi siswa.
“Mohon dicek lagi sebelum dibagikan. Ini kan program untuk anak-anak, jadi kualitasnya harus benar-benar diperhatikan,” tambahnya.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait mekanisme pengawasan program MBG di tingkat daerah, khususnya peran Satgas MBG Kabupaten Probolinggo yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Ugas Irwanto.
Sebagai ketua satgas, Ugas memiliki tanggung jawab dalam memastikan standar kualitas makanan yang disalurkan kepada siswa benar-benar sesuai dengan tujuan program nasional tersebut. Namun hingga saat ini, tidak ada penjelasan resmi yang diberikan kepada publik.
Jurnalis telah berupaya meminta klarifikasi kepada Ugas Irwanto melalui pesan WhatsApp terkait temuan makanan tidak layak konsumsi dalam paket MBG tersebut. Pesan diketahui telah dibaca, namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Sikap diam pimpinan satgas ini justru menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat yang menunggu kejelasan mengenai pengawasan program tersebut.
Sorotan juga datang dari kalangan pegiat antikorupsi. Ketua KPK Nusantara Probolinggo Raya, Hodik, menilai kualitas makanan dalam program MBG perlu diawasi secara ketat agar tidak menyimpang dari tujuan awal program.
Menurut Hodik, dari estimasi yang ia amati di lapangan, nilai makanan dalam paket MBG yang diterima siswa diduga hanya berkisar antara Rp8 ribu hingga Rp10 ribu.
“Kalau estimasi saya, nilai makanan bergizi ini paling hanya sekitar delapan sampai sepuluh ribu rupiah. Kalau kualitasnya ternyata tidak sesuai bahkan ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi, maka wajar jika publik mempertanyakan pengelolaannya,” ujarnya, Jumat (6/3/2026).
Ia mengingatkan bahwa program MBG merupakan program yang dilaksanakan berdasarkan instruksi Presiden sehingga pelaksanaannya harus diawasi secara serius.
“Jangan sampai program yang seharusnya meningkatkan gizi anak-anak justru membuka celah dugaan markup atau penyimpangan anggaran,” tegasnya.
Sementara itu, upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Arjuna selaku Koordinator SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Kecamatan Besuk. Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Arjuna hanya memberikan jawaban singkat.
“Berapa porsi yang busuk?” tulisnya.
Jurnalis kemudian mencoba menghubungi Arjuna melalui panggilan WhatsApp untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait mekanisme pengawasan kualitas makanan di dapur penyedia MBG. Namun hingga berita ini diterbitkan, panggilan tersebut tidak diangkat. (Tim Investigasi)
