Probolinggo, Kamis (1/1/2026) | BeritaHarianIndonesia.com — Memasuki awal tahun 2026, isu transparansi dan tata kelola pemerintahan kembali mengemuka. Di tengah meningkatnya anggaran pembangunan dan tuntutan pelayanan publik, pengawasan masyarakat dinilai menjadi kunci pencegahan praktik korupsi di daerah.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi (KPK) Nusantara Probolinggo Raya, Hodik, menegaskan bahwa tahun baru harus dimaknai sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.
“Tahun 2026 harus menjadi titik balik. Jika pengawasan publik dilemahkan, maka ruang terjadinya penyimpangan akan semakin terbuka,” ujar Hodik dalam pernyataannya, Kamis.
Menurut Hodik, berbagai kasus penyimpangan di daerah kerap berawal dari lemahnya transparansi serta minimnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik. Padahal, keterlibatan warga merupakan elemen penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara tepat sasaran dan bertanggung jawab.
“Pengawasan bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi untuk memastikan uang rakyat kembali kepada rakyat melalui pelayanan dan pembangunan yang adil,” katanya.
Ia menegaskan, KPK Nusantara Probolinggo Raya akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, objektif, dan berbasis data. Setiap bentuk pengawasan, lanjut Hodik, dilakukan dengan mengedepankan mekanisme hukum yang sah serta menjunjung tinggi etika demokrasi.
Hodik juga mengingatkan bahwa dampak korupsi tidak hanya berhenti pada kerugian keuangan negara, tetapi berimplikasi luas terhadap menurunnya kualitas pelayanan publik dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
“Korupsi di daerah bukan sekadar angka kerugian negara, melainkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara pemerintahan,” tegasnya.
Dalam konteks percepatan pembangunan daerah dan dinamika politik nasional, Hudik mendorong seluruh elemen masyarakat untuk tidak bersikap apatis terhadap kebijakan publik. Ia menilai, pengawasan kolektif merupakan benteng utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kami memilih berdiri di sisi kepentingan publik. Pengawasan memang sering kali tidak nyaman, tetapi itulah konsekuensi dari demokrasi,” pungkas Hodik.(Ubur-ubur Ikan Lele)
