Probolinggo, BeritaHarianIndonesia.com — Tak ada yang menyangka, pertemuan yang awalnya berlangsung sederhana di sebuah rumah kediaman anggota DPRD provinsi Jawa Timur di Desa Brani Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, justru memicu respons luas di ruang publik. Pernyataan seorang tokoh politik senior tentang media antikorupsi itu mendadak ramai diperbincangkan warganet sejak Minggu pagi.
Silaturahmi tersebut berlangsung pada Minggu (21/12/2025), ketika Pempinan Direktur Utama Berita Harian Indonesia (BHI), Hodik, melakukan kunjungan ke kediaman Habib Mahdi, S.E., S.H., yang akrab disapa Kang Mahdi. Ia dikenal sebagai politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus menjabat Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur.
Pertemuan itu berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Perbincangan mengalir dari isu kebangsaan, dinamika demokrasi lokal, hingga peran strategis media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial di daerah. Namun demikian, satu pernyataan Kang Mahdi justru menjadi sorotan dan menyedot perhatian publik.
“Ya, dengan adanya Berita Harian Indonesia, ini menambah warna terkait dengan pemberitaan dan kontrol, khususnya di Kabupaten Probolinggo. Mantap terus Harian Indonesia, mudah-mudahan ke depan tambah jaya terus. Amin. Mantap!” ujar Kang Mahdi.
Pernyataan tersebut dinilai sebagai bentuk apresiasi terhadap peran pers dalam menjaga keseimbangan informasi publik, terlebih di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Hodik yang juga dikenal sebagai aktivis pegiat antikorupsi yang sangat kritis dan gettol dalam sebagai fungsi kontrol menegaskan bahwa silaturahmi ini merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi yang sehat antara media dan pemangku kepentingan, tanpa mengurangi independensi pers.
Menurutnya, media memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam mengawal transparansi, akuntabilitas, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.
Sebagai Ketua Probolinggo Raya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Pemantau Korupsi (KPK) Nusantara, Hodik menekankan pentingnya sinergi antara media, masyarakat sipil, dan pemerintah yang dibangun dalam koridor hukum serta etika jurnalistik.
Ia menjelaskan bahwa Berita Harian Indonesia berkomitmen untuk terus menyajikan informasi yang faktual, terverifikasi, dan berimbang, serta berpihak pada kepentingan publik tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.
“Media tidak boleh kehilangan nurani. Kritik harus disampaikan secara beretika, berbasis data, dan tetap menjunjung tinggi prinsip jurnalistik,” tegasnya.
Silaturahmi tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga ruang demokrasi yang sehat, di mana media berperan sebagai penjernih informasi, pengawal kepentingan publik, dan pilar demokrasi yang independen.(Tim)
