Sampang – berita harian Indonesia com.-“Bersih-bersih PAD” Cuma Gimmick? Kadishub Sampang Gagap Saat Ditanya Jumlah Pelabuhan
Kekacauan birokrasi kembali tersaji di hadapan publik. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Sampang, Raden Chalilurachman, M.Si, yang sebelumnya gencar menggaungkan jargon “bersih-bersih” demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), justru menunjukkan ketidaksiapan memalukan dalam audiensi terbuka.
Dalam pertemuan lanjutan bersama LSM LASBANDRA di Aula Mini Pemkab Sampang pada Kamis (1/8/2025), Chalil dibuat kelimpungan saat ditanya hal mendasar: berapa jumlah pelabuhan yang dikelola oleh Dishub Sampang?
Dengan nada gugup dan wajah tak berdaya, Chalil menjawab, “Mohon maaf, saya baru delapan bulan menjabat… saya tidak tahu jumlah pelabuhan yang kami kelola.”
Jawaban itu langsung menyulut kekecewaan. Di tengah tudingan bocornya PAD dari sektor pelabuhan dan dugaan praktik pungutan liar, sang Kadis malah menunjukkan ketidaktahuan fatal—seolah baru menyadari bahwa dirinya sedang duduk di kursi panas.
Alih-alih memberikan data atau solusi konkret, Chalil justru mengalihkan tanggung jawab, “Kami akan hadirkan Kabid Laut untuk menjelaskan jumlah pelabuhan dan data PAD-nya,” ujarnya berdalih.
Perwakilan Bagian Hukum Pemkab Sampang, Nasrul Hidayat, pun tak mampu menutupi keheranannya atas kekosongan data dari pihak Dishub. “Ini sebenarnya yang mau dibahas apa? Kalau soal kebocoran PAD dan dugaan pungli, seharusnya Dishub sudah siapkan datanya dari awal,” tegasnya.
Kejadian ini menjadi sinyal bahaya. Indikasi lemahnya tata kelola, minimnya pengawasan internal, dan ketidaksiapan pejabat strategis mencerminkan kondisi yang tak bisa lagi ditutupi. Bagaimana mungkin seorang kepala dinas bisa bicara soal perbaikan PAD, jika jumlah aset yang ia kelola saja tidak diketahuinya?
Potret ini menyiratkan kegagalan fundamental: birokrasi yang lemah, pejabat yang tidak menguasai substansi, dan PAD yang terus bocor tanpa pertanggungjawaban.
Apakah ini wajah birokrasi Sampang hari ini? Jika ya, maka publik berhak khawatir—sebab kebocoran PAD bisa jadi bukan karena sistem yang rusak, tetapi karena pemimpin yang abai. (Kaperwil.Muhlis).
