Probolinggo, BeritaHarianIndonesia.com – Tiga hari sekali, Hadit Nurhafid, siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Ihyauddiniyah di Kecamatan Besuk, hanya membawa pulang satu roti kecil, satu buah salak, dan satu susu kemasan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di balik senyum polosnya, sang ayah, Hedi Anto, menyimpan tanya besar: benarkah alokasi Rp15 ribu per anak hanya menghasilkan paket sesederhana itu?
Di rumah sederhana di Dusun Jukoan RT 17, Desa Kecik, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, Hedi tak mampu menyembunyikan kegelisahannya. Setiap sore, ia melihat anaknya membuka tas dan mengeluarkan paket yang sama. Raut kecewa itu tak lagi bisa ditahan.
“Kalau cuma seperti ini, dipotong berapa kali?” keluhnya, Senin (2/3/2026), dengan nada getir.
Sebagai orang tua, ia menegaskan tidak menolak program pemerintah yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah. Baginya, MBG adalah ikhtiar baik negara untuk masa depan generasi. Namun ia menilai, realisasi di lapangan perlu diawasi agar sejalan dengan anggaran yang disebut mencapai Rp15.
“Ya tetap resah, Mas, karena tidak sesuai yang digelontorkan negara. Itu pun bukan satu hari, tiga hari. Kalau sekadar seperti ini, menurut saya lebih baik dihentikan saja dan diganti uang langsung ke anak sekolah,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, distribusi MBG untuk Madrasah Ibtidaiyah Ihyauddiniyah bersumber dari dapur di Desa Sumurdalam yang dikelola BMT NU dan berada dalam koordinasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Besuk.
Koordinator SPPG Kecamatan Besuk, Arjuna, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Selasa (3/3/2026), menjelaskan bahwa alokasi Rp15 ribu dari pemerintah tidak sepenuhnya dialokasikan untuk bahan makanan.
“Item pertama Rp10 ribu, dipecah lagi: Rp8 ribu untuk siswa dengan porsi kecil dan Rp10 ribu untuk porsi besar. Ada perbedaan antara Rp8 ribu dan Rp10 ribu. Sisanya Rp3 ribu untuk operasional,” terangnya.
Ia menambahkan, siswa PAUD, TK, hingga kelas 3 SD memperoleh porsi kecil, sedangkan kelas 4 MI hingga SMA mendapatkan porsi besar. Menurutnya, komposisi menu berupa roti kecil, salak, dan susu kemasan telah dihitung berdasarkan ketentuan teknis yang berlaku.
“Menurut saya sudah memenuhi standar,” tegasnya.
Namun bagi Hedi, persoalan ini bukan semata tentang jumlah makanan. Ia menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Jika benar nominalnya Rp15 ribu, ia menilai masyarakat berhak mengetahui secara rinci pembagian anggaran tersebut, mulai dari bahan baku, distribusi, hingga biaya operasional.
“Parah itu, keterlaluan,” katanya singkat.
Perbincangan tentang MBG di Kecamatan Besuk pun mulai menghangat di kalangan wali murid. Sebagian memilih menunggu penjelasan resmi lebih lanjut, sementara lainnya berharap ada evaluasi agar program yang dirancang untuk memperbaiki asupan gizi anak sekolah benar-benar memberi dampak nyata.
Di tengah polemik ini, harapan masyarakat sederhana: program berjalan sesuai tujuan, anggaran dikelola transparan, dan anak-anak mendapatkan asupan yang layak. Sebab di balik angka Rp15 ribu, ada masa depan generasi yang dipertaruhkan. (Tim investigasi)
