Proyek Aspal Lapen Desa Ranon Dikeluhkan, Terungkapnya Kekurangan Volume yang Mengarah pada Kejanggalan

Probolinggo berita harian Indonesia.com. -Proyek Aspal Lapen Desa Ranon Dikeluhkan, Terungkapnya Kekurangan Volume yang Mengarah pada Kejanggalan

Probolinggo, 31 Januari 2025 — Sebuah proyek pembangunan jalan aspal lapen di Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, yang semula terlihat menjanjikan, kini menjadi sorotan tajam. Proyek yang menghabiskan anggaran Rp 500 juta dari dana Bantuan Keuangan (BK) Provinsi Jawa Timur dengan panjang 1,5 kilometer dan lebar 2,5 meter ini, hanya dalam waktu beberapa minggu sudah menunjukkan kerusakan yang mencolok.

Awalnya, SIRRAHUM Kades Ranon menyampaikan kepada HASAN ZAINURI selaku PLT camat Pakuniran bahwa kerusakan parah tersebut adalah “kelebihan volume” pekerjaan. Namun, setelah dilakukan monitoring evaluasi (moniv), terungkap fakta mengejutkan, proyek tersebut justru kekurangan 164 meter dari total panjang yang seharusnya. Ini tentu membuka pertanyaan besar — apakah ini murni kesalahan teknis, ataukah ada masalah yang lebih mendalam di balik ketidaksesuaian tersebut?

Pernyataan dari Kepala Desa (Kades) Ranon semakin membingungkan. Kades mengonfirmasi bahwa pekerjaan pengaspalan dikira sudah selesai sesuai rencana, mengingat dirinya waktu itu berada diluar kota. Namun, setelah dilakukan pengukuran ulang, kenyataan berbicara lain. Pekerjaan ternyata masih kurang dari target, dan itu menjadi tanggung jawab siapa ?

Yang lebih mengherankan, setelah masalah ini mulai mencuat dan menjadi viral di beberapa media online, pernyataan Kades pun berubah drastis. Ia mengklaim bahwa penghentian pekerjaan disebabkan oleh cuaca buruk, dan saat ini sedang dilakukan perbaikan serta penambahan. Namun, pengamatan di lapangan beberapa waktu lalu justru membuktikan sebaliknya, material dan alat yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan sudah tidak lagi ada di lokasi.

“Kalau memang cuaca menjadi kendala, seharusnya material masih tersisa dan alat masih di lokasi. Tapi faktanya, semuanya sudah dibawa pergi,” ungkap ABD AZIS pegiat antikorupsi

Dengan anggaran yang mencapai Rp 500 juta, masyarakat berhak tahu apakah dana tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Tidak cukup hanya dengan alasan cuaca atau perubahan pernyataan yang membingungkan masyarakat, pihak yang terlibat harus memberikan penjelasan yang lebih jelas, transparan, dan akuntabel.

Kejadian ini membuka ruang untuk pertanyaan besar tentang bagaimana proyek dengan anggaran besar ini diawasi. Apakah ada pengawasan yang cukup ketat terhadap penggunaan dana negara Dan yang lebih penting, apakah proyek ini benar-benar selesai dengan kualitas yang layak ?

Pemberitaan ini bukan hanya sekadar mencari jawaban, tetapi juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek pembangunan yang dibiayai dengan uang rakyat.

Tim