Infrastruktur Rusak, Keamanan Terancam: Warga Probolinggo Siap Aksi Jika Jalan Tak Diperbaiki

Probolinggo berita harian Indonesia.com.-Infrastruktur Rusak, Keamanan Terancam: Warga Probolinggo Siap Aksi Jika Jalan Tak Diperbaiki

PROBOLINGGO – Krisis infrastruktur di Jalan Raya Besuk, Kabupaten Probolinggo, semakin memuncak. Setelah sebelumnya rusak akibat aktivitas kendaraan berat pengangkut material proyek tol, kini platdeker di depan Yayasan Bahrul Ulum, Desa Besuk Kidul, jebol, menambah derita masyarakat setempat. Kondisi ini tidak hanya membahayakan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga menegaskan lambannya respons pemerintah daerah.

Kerusakan platdeker ini memicu keresahan baru di tengah masyarakat. SN dengan nada kecewa menyampaikan, “Kami sudah mengajukan tuntutan perbaikan, tapi tidak pernah ditanggapi serius. Kondisi ini sangat mengancam, terutama bagi anak-anak sekolah yang setiap hari melintasi jalan ini.”

Jalan yang berlubang dan genangan air akibat hujan menciptakan risiko tambahan bagi pengendara, terutama pengendara sepeda motor. Situasi semakin sulit karena jalan ini merupakan akses vital bagi warga, baik untuk aktivitas harian maupun transportasi barang.

Masyarakat setempat menilai pemerintah daerah, kontraktor proyek tol, dan pihak pengangkut material bertanggung jawab atas kerusakan ini. Tuntutan telah disampaikan sebelumnya, termasuk perbaikan jalan sesuai standar, pengawasan ketat terhadap kendaraan berat, serta kompensasi kerusakan infrastruktur. Namun, hingga kini, hasil nyata belum dirasakan.

“Ini bukan sekadar keluhan, ini hak kami sebagai warga,” tegas salah satu tokoh masyarakat. “Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan jelas mewajibkan pemerintah untuk segera memperbaiki jalan yang rusak. Tapi, kenyataannya, kami diabaikan.”

Dugaan Keberpihakan pemerintah kepada proyek besar dibandingkan kebutuhan rakyat mulai menuai kritik tajam. Beberapa warga bahkan mengancam akan melaporkan masalah ini ke Ombudsman atau meminta intervensi pemerintah pusat jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret yang diambil.

Kondisi ini menjadi peringatan serius bahwa pengelolaan infrastruktur tidak hanya tentang membangun jalan baru, tetapi juga memastikan jalan yang ada tetap layak digunakan. Keamanan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama.

Kami berharap pemerintah segera memperbaiki kerusakan jalan, termasuk platdeker yang jebol, dengan metode perbaikan yang memadai. “Kalau tidak ada tindakan, kami siap turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan kami,” kecam salah satu warga.

Apakah pemerintah akan segera bertindak atau justru membiarkan situasi semakin buruk? Waktu akan menjawab, tetapi kami tidak lagi mau diam dalam menghadapi ketidakadilan ini. Ungkapnya meneruskan


Tim